Milton Dalam Media Cetak

1. 1. Komisi VII DPR Kritisi Aturan Pertambangan dan Grand Desainnya

   2. KPP DPR-RI BAHAS MASALAH LINGKUNGAN DI PT. FREEPORT

   3. DPR: Banyak aturan eksplorasi migas yang tumpang tindih

   4. Antam Batalkan Pembelian Saham Divestasi PT. Newmont

   5. Swaratangerang.com

   6. DPR Minta PLN Bangun Transmisi

   7. Sengketa Batas Wilayah Hendaknya Mengacu pada Peta Bakosurtanal

   8. Menagih Freeport, Paling Tidak Masalah "Tailing"

   9. Komisi VII DPR Kritisi Aturan Pertambangan dan Grand Desainnya

   10. Komisi VII DPR Tidak Memaksa Perusahaan Tambang di Sultra Untuk Dikunjungi

   11. Jajaki Investasi di Indonesia, Menteri Pertambangan Australia Sambangi Komisi VII DPR RI

   12. Pencabutan Pengembalian Pajak Impor Eksplorasi Ganggu Investasi

Memikirkan 1.000 Kematian Sebulan

23 Agustus 2010 , 06:06:00

INI tidak ada hubungannya dengan kenaikan TDL. Baik yang lalu maupun yang konon akan naik lagi Januari tahun depan. Ini soal kebiasaan di PLN yang sudah lebih 30 tahun tidak kunjung berubah: listrik mati dengan alasan sedang dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan trafo maupun jaringan. Jaringan tegangan menengah maupun tegangan rendah.

Padahal di Jakarta saja, setiap hari dilakukan 36 pemeliharaan jaringan di 36 lokasi. Ini berarti dalam sebulan terjadi hampir 1.000 kali pemeliharaan. Ini hanya di Jakarta. Artinya dalam sebulan hampir 1.000 kali pula listrik mati secara "sah" di Jakarta.
   
Pelanggan tentu tidak lagi peduli kematian itu sah atau tidak. Toh akibatnya sama: daging di kulkas busuk, ikan koi di akuarium mati dan apakah rambut yang tengah disampo di kamar mandi harus dibiarkan kering?

Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Tak kenal maka tak sayang. Silahkan simak profil dan info sekitar presiden kita, mungkin pandangan kita akan berubah, mungkin juga tidak. Setidaknya kita dukung beliau, sebab kitalah yang telah memilih beliau melalui　sebuah pemilu presiden yang tidak akan pernah  kita lupakan. Pemilu yang mustahil ada di jaman ORLA dan ORBA.

http://www.presidenri.go.id

Pidato Presiden

PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA
HUT KE-65 PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
DI DEPAN SIDANG BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 16 Agustus 2010

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang saya hormati, saudara ketua, para wakil ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Yang saya hormati, saudara ketua, para wakil ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,

Yang saya hormati, saudara ketua, para wakil ketua, dan para anggota lembaga-lembaga negara,

Yang Mulia para Duta Besar negara-negara sahabat, dan para pimpinan perwakilan badan-badan dan organisasi internasional,

Saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air,

Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Marilah kita bersama-sama, sekali lagi, memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, di bulan Ramadhan yang penuh berkah dan ampunan ini, kita dapat menghadiri Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-65 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Komisi VII Minta Swasta Perhatikan Kawasan Timur

Komisi VII DPR meminta sektor swasta agar memberikan perhatian lebih terhadap kawasan Timur Indonesia. Permintaan ini disampaikan saat Komisi VII Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. PETRONAS Niaga Indonesia, Dirut PT. Aneka Kimia Raya (AKR) Corporindo, serta Ketua Umum Hiswana Migas di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (01/02)

“Kenapa tidak fokus pada Indonesia bagian Timur. Padahal Pemerintah mengeluarkan kebijakan kerjasama dengan pihak swasta, salah satu tujuannya untuk itu,” tegas Anggota Komisi VII Dewi Aryani Hilman (Fraksi PDIP)

Dewi menyadari, biaya yang dikeluarkan untuk menjangkau kawasan tersebut tidak murah, bahkan mungkin harus mengurangi margin bila dibandingkan dengan bisnis yang lain,  tapi hal itu merupakan resiko sebagai timbal-balik atas kesepakatan kerjasama.

Adanya kerjasama itu, lanjut Dewi diharapkan agar mendapatkan solusi terbaik karena rakyat menunggu. Karena itu, ia berharap jumlah BBM bersubsidi yang didistribusikan dapat tersalurkan dengan baik ke daerah sasaran.

“Kalau memang distribusi BBM bersubsidi ini tidak bermasalah, tidak perlu harus ada kerjasama Pemerintah dengan sektor swasta. Jadi saya minta BBM bersubsidi agar tepat sasaran supaya tidak terjadi kelangkaan,” tegasnya

Sementara itu, Anggota Komisi VII Asfihani (Fraksi PD) mengeluhkan, selama pendistribusian BBM bersubsidi dipegang oleh Pertamina, Komisi VII tidak pernah mengetahui berapa jumlah BBM tersebut. “Kami hanya inginkan agar BBM bersubsidi betul-betul dapat dinikmati masyarakat umum,” katanya

Karenanya Asfihani berharap siapapun yang menjadi penyalur BBM bersubsidi agar benar-benar mampu serta didukung fasilitas infrastruktur yang kuat. “Apakah benar mereka memang mempunyai fasilitas untuk itu, karena asumsinya mereka lebih baik dari pertamina,” tanyanya

Menanggapi pernyataan tersebut, Direktur Utama PT. AKR Corporindo, Haryanto Adikoesoemo mangatakan pihaknya sudah merambah ke kawasan Indonesia bagian Timur seperti Sulawesi Selatan. Ke depan, AKR berkomitmen untuk terus memberikan perhatian kawasan timur.

Haryanti menyadari biaya untuk mendistribusikan BBM bersubsidi ke kawasan tersebut sangat besar. Karena itu, ia meminta dukungan Komisi VII agar memberikan insentif sehingga kelangkaan bisa diatasi dengan baik.

Selain itu, Haryanto mengungkapkan, Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) milik PT. AKR Corporindo dengan kapasitas 250.000 kiloliter akan beroperasi pada Maret 2010. Dengan beroperasinya penampungan BBM itu, juga diharapkan dapat mengatasi kelangkaan BBM.

“Terminal BBM swasta terbesar tahap I dengan kapasitas 250.000 KL akan selesai dan operasi bulan depan,” terangnya

Setelah itu, pembangunan terminal BBM fase II dengan kapasitas sebesar 200.000 KL. Dana untuk pembangunan fase I  sekitar US$ 100 juta, sementara untuk pembangunan fase II diperkirakan menelan dana US$ 130-140 juta, sedangkan untuk proyek pengerjaannyanya, perseroan menggandeng Royal Vopak.

Selain membangun penampungan BBM, kata dia, AKR juga membangun dua demarga untuk kapal tanker dengan kapasitas masing-masing 65.000 ton dan 8.000 ton. Sementara untuk menunjang pendistribusian BBM melalui darat, AKR telah memiliki 176 truk pengangkut BBM.

"Kami juga merupakan transporter BBM dari Shell Indonesia. Ini menunjukan kami juga memiliki pengalaman dalam pendistribusian  BBM," ungkapnya. (sw) foto:iwan/parle/DS

01-Feb-2010

http://www.dpr.go.id/id/berita/komisi7/2010/feb/01/1251/komisi-vii-minta-swasta-perhatikan-kawasan-timur

Reclamation Won't Damage Pipelines

A Jakarta administration official has denied the controversial reclamation plan off North Jakarta’s coast would disrupt gas and oil pipelines, following a meeting this week between the regional government, lawmakers and officials from the Energy Ministry.

“We have planned where the reclamation would be and it will not be where the pipelines are,” Ridwan Pandjaitan, head of law enforcement at the Jakarta Environmental Management Agency (BPLHD), said on Wednesday.

The long-planned reclamation has been mired in controversy from several quarters, with the city administration saying the plan is vital to control flooding in North Jakarta and others challenging it on environmental and infrastructural grounds.

Evita Legowo, director general of oil and gas at the Energy Ministry, on Tuesday warned House Commission VII, which handles energy and the environment, about the possible impact of reclamation on energy infrastructure.

“We have planned for a floating storage regasification unit for [liquefied natural gas] in the area,” she said. “There are also underwater gas and oil pipelines that connect the Muara Karang power station with Pertamina.”

She said the pipelines are buried two meters below the seabed and were not designed to withstand the external pressure that could be caused by reclamation.

“If this is allowed, there would be damage,” she said.

Ridwan also denied that all 32 kilometers of the North Coast area were included in the reclamation, despite Evita’s claims in her presentation.

“The city has completed the environmental strategic assessment (KLHS) for Jakarta. However, since the project will also affect West Java and Banten, the city administration is waiting for the Environment Ministry to coordinate a joint assessment for the three provinces,” Ridwan said.

Meanwhile, Fabby Tumiwa, executive director at the Institute of Essential Services Reform, demanded a thorough evaluation of the impact of the reclamation project on energy infrastructure.

“The Muara Karang station has a vital role in the electricity supply of the capital. Even small damage could result in power outages in several places,” he told the Jakarta Globe.

Apart from any impact on Pertamina’s underwater pipelines, the project should also consider that the Muara Karang station needs sea water for its electrical operations, he said.

“Muara Karang needs thousands of liters per minute for its cooling system. This is why such power stations are built near a lake or the sea,” he explained.

“When the station was built, designers had to construct a cooling system that would pump sea water into the station’s treatment facility and take hot water out.

“With reclamation, the physical contour of the land changes, a new design has to be made so that the station can perform optimally. But this will take time,” he said.

He could not predict how severe power outages might be.

“There could be many factors — pipelines, cooling units — so there needs to be a study,” he said.

Bambang Satrio, the spokesperson for the power station, said in a text message that he could not yet assess the impact of the reclamation plan on the facility.

“This is a sensitive issue and involves many parties,” he said.

Muhammad Sanusi of the Great Indonesia Movement Party (Gerindra) said the city administration must have better communication with the Environment Ministry to discuss the reclamation project.

“Jakarta needs to plan thoroughly for the project aside from having to fulfill all the necessary requirements,” said Sanusi, who is member of the city council’s Commission D, which oversees development issues.

Milton Pakpahan, a lawmaker from the Democratic Party, said the energy sector should be consulted closely on the project to avoid problems.

“The energy sector has stated that [the reclamation project] could generate problems and we should just agree that the power plant is vital for Jakarta,” he said.

“So, let’s just finish by stating to developers that there will be no more development that will disrupt water catchment areas. If not, then, we should move the power plant, which will means interrupting the electricity supply. So, if it’s vital [for the power plant to stay there], then stop right here,” Milton said.

Meanwhile, Achmad Rilyadi, a lawmaker from the Prosperous Justice Party (PKS), said the project should have been suspended until the environmental impact analysis was clear.

“If we go back 10 years ago when the government started reclamation in Pantai Indah Kapuk, the immediate impact was floods everywhere. That was the result of a 15-year-old policy. I can imagine what would happen if this project is carried out. We might have to feel the effect for 30 years,” he said.

The project is also the subject of a contentious battle over a judicial review. 

The Jakarta Globe